Sampai April 2024, Sri Mulyani Kumpulkan Duit Segini dari Pajak Kripto

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang dikomandani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 689,84 miliar hingga dengan April 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Relasi Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, merinci penerimaan pajak tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp 222,56 miliar penerimaan 2024.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 325,11 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 364,73 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger,\\” kata Dwi dalam keterangan resminya, Jumat (17/5/2024).

Adapun secara keseluruhan, penerimaan dari sektor usaha ekonomi komputerisasi telah menempuh Rp 24,12 triliun hingga 30 April 2024. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Skor (PPN) Perdagangan Melewati poloclubapt.com Cara Elektronik (PMSE) sebesar Rp 19,5 triliun, pajak kripto sebesar Rp 689,84 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,03 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa lewat Cara Berita Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp1,91triliun.

Sejajar dengan hal itu, hingga dengan April 2024 pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Skor (PPN). Jumlah tersebut termasuk enam penunjukan baru, satu pembetulan dan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE.

Penunjukan baru di bulan April 2024 merupakan Tradeshift Holdings, Inc., Ahrefs Pte. Ltd., Amazon EU S.à r.l., Evernote Corporation, Lemon Squeezy LLC, dan Posit Software, PBC.Pembenaran merupakan Alexa Online serta pencabutan merupakan Aleepic Games International S.a r.l., Bertrange, Root Branch.

P2P lending

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 154 PMSE telah mengerjakan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 19,5 triliun.

Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp 2,6 triliun setoran tahun 2024.

Selain itu, Pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 2,02 triliun hingga dengan April 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 470,18 miliar penerimaan tahun 2024.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 696,78 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp244,4 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,08 triliun.

Lalu, DJP juga mencatat penerimaan pajak atas usaha ekonomi komputerisasi lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Sampai April 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp1,91 triliun.

\\”Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp388,84 miliar penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp128,22 miliar dan PPN sebesar Rp1,78 triliun,\\” pungkasnya.

Tentang Penulis

admin4